Pemkab Barito Kuala (Batola) mengikuti rapat evaluasi penyerapan anggaran daerah tahun 2021 secara virtual, Senin (22/11/2021). Rapat diikuti Bupati Batola diwakili Sekdakab Batola H Zulkipli Yadi Noor, Kepala BP2RD Gusti Rosa Syahrum, Inspektur Batola H Ismet Zulfikar, dan seluruh SKPD terkait di Media Center Batola Setara Diskominfo Batola.

Rakor ini bertujuan untuk menyatukan langkah dan strategi percepatan realisasi penyerapan anggaran daerah TA 2021 guna menstimulus pertumbuhan ekonomi di daearah dan memberikan gambaran hasil analisa dan evaluasi realisasi penyerapan anggaran daerah TA 2021 per 19 November 2021, termasuk informasi beberapa pemerintah daerah yang realisasi pendapatannya rendah atau di bawah rata-rata.Dalam rapat yang dipimpin Menteri Dalam Negeri M Tito Karnavin ini dipaparkan terkait serapan anggaran di masing-masing daerah.

Tito mendorong agar belanjaa daerah dapat dilakukan secara maksimal sesuai target sehingga terjadi perputaran uang di masyarakat. Selain itu ia minta agar silpa di masing-masing daerah harus seminim mungkin agar tidak ada uang yang tersimpan. Untuk memastikan berjalan dengan baik, ia menyatakan akan melakukan evaluasi setiap minggunya agar realisasi penyerapan anggaran bisa maksimal.

Tito mengakui, di situasi pandemi, pemerintaah daerah mengalami kontraksi pendapatan sehingga tidak sesuai dengan praktik. Ia mengatakan, realisasi pendapatan provinsi serta kabupaten/kota se-Indonesia tahun 2021 ini mengalami penurunan. “Kalau kita melihat realisasi pendapatan, ini gabungan dari pusat, transfer maupun dari PAD terjadi penurunan konsentrasinya. Di tahun 2020 untuk pendapatan berada di atas 85,86 persen per 30 November 2020, kemudin data kita per 19 November 2021 pendapataan gabungan provinsi dan kabupaten/kota sebesar 79,19 persen, jadi menurun secara persentase,” ucapnya.

Mendagri menjelaskan, realisasi pendapatan di daerah per 19 November 2021 yang capaiannya cukup baik di atas 80 persen yaitu Provinsi Sumatera Barat, Gorontalo, Riau, Bali, Yogyakarta, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Jambi, Lampung, Maluku Utara, Kalimantan Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Provinsi Sumatera Barat. Sementara capaian dari 70 – 79 persen di antaranya, lanjutnya, Provinsi Sulawesi Tengah, Kepulauan Riau, Aceh, Kalimantan Selatan, NTT, Jawa Barat, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, NTB, Papua Tengah, Papua Barat, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Barat. Sementara 3 provinsi lainnya capaiannya di bawah 70 persen.