Dua hari setelah dilantik sebagai Inpektur Kabupaten Barito Kuala (Batola), H Ismed Zulfikar SH, mengawali tugasnya dengan memimpin Apel 17 Januari, di halaman Kantor Bupati Batola, Jumat (17/01/2020).

Apel yang dihadiri Pj Sekda H Abdul Manaf, para Staf Ahli Bupati, Asisten, para pejabat eselon II, III, IV, pejabat fungsional tertentu, dan para pelaksana ini, Ismed Zulfikar membeberkan, program kegiatan pengawasan yang akan dilaksanakan di tahun anggaran 2020.

Program tersebut di antaranya melaksanakan audit dana DIPA, evaluasi APBD yang akan dimulai 20 Januari, review laporan keuangan dan aset, audit dana bos, evaluasi SAKIP, review RKA TA 2021, review RKA Perubahan TA 2020, audit kinerja dan ketaatan pada SKPD, serta audit kas/cash opname.“Terkait pelaksanaan pengawasan ini kami berharap nantinya para SKPD dapat mempersiapkan hal-hal yang diperlukan. Jika ada hal-hal yang masih belum lengkap diharapkan untuk dilengkapi,” pintanya.

Inspektur yang pernah menjabat Kabag Hukum Setda Batola itu menargetkan nol temuan atas pengawasan pemeriksaan pada tahun 2020. Ia juga mempunyai obsesi untuk merubah posisi APIP yang saat ini berwarna kuning menjadi hijau. “Kami harapkan dukungan seluruh SKPD mewujudkan cita-cita bersama ini demi kebaikan Pemkab Barito Kuala sendiri,” ajaknya.

Di kesempatan apel bendera ini, lelaki yang akrap disapa pak Ismed itu juga menyinggung LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara). Ia mengatakan, LHKPN tahun 2019 yang pelaporannya dilaksanakan Januari – 31 Maret 2020 baru terdapat 11 dari 197 wajib LHKPN (8,66 persen) yang melaporkan.

Sementara untuk rata-rata nasional yang telah melaporkan terdapat 12 persen dari 386.806.000 wajib LHKPN. Karena itu, ia mengimbau kepada ASN yang wajib melaksanakan supaya segera mereliasikan kewajiban, agar target pelaksanaan LHKPN bisa terwujud.

Berkaitan masih banyaknya temuan yang belum diselesaikan, Ismed mengharapkan perhatian para pimpinan SKPD. Ia menyampaikan sejak tahun 2005 terdapat 663 rekomendasi BPK di Batola. Dari jumlah itu baru terselesaikan 531 rekomendasi (80,09 persen), dan 132 sisanya belum terselesaikan.

Selain dari BPK, sebut Inspektur Batola itu, juga terdapat rekomendasi dari BPKP. Sejak tahun 2003 terdapat 155 rekomendasi dari BPKP dan diselesaikan 140 (90,32 persen), sedangkan 15 rekomendasi belum diselesaikan. Sementara dari inspektorat, menurut Ismed, dari 93 UP pemeriksaan baik desa, sekolah, maupun SKPD yang sudah terevaluasi terdapat 577 rekomenasi.

Dari total itu baru 513 (88,90 persen) terselesaikan dan 64 rekomendasi masih tersisa. Ia mengharapkan, temuan-temuan yang belum diselesaikan supaya segera diselesaikan, mengingat berdasarkan ketentuan, setiap temuan rekomendasi harus diselesaikan dalam waktu 60 hari (2 bulan).

Jika sekiranya dalam waktu tersebut tidak juga diselesaikan, maka jalan terakhir yang akan dilakukan dengan menyampaikan temuan ke KPH. Ismed menyatakan, pihaknya tidak menginginkan adanya permasalahan yang penanganannya hingga ke HPH. Mengingat ancamannya cukup berat hingga pidana. Untuk itu diharapkan SKPD yang memiliki rekomendasi supaya segera diselesaikan.