* Sensus Penduduk Online 2020 Dicanangkan

Bupati Barito Kuala (Batola) Hj Noormiliyani AS mencanangkan Sensus Penduduk Online tahun 2020 (SP2020), Senin (17/02/2020). Pencanangan yang berlangsung di Aula Selidah Kantor Bupati Batola ini ditandai penyentuhan layar monitor online dari Bupati didampingi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Batola, Akhmad Rusihannoor di hadapan para anggota forkopimda/mewakili, SKPD terkait, para camat dan undangan.

Pada pencanangan ini bupati melakukan pengisian perdana Sensus Penduduk Online diikuti para anggota forkopimda, para pejabat, camat, dan undangan. Sebelum prosesi pencanangan, para hadirin diberikan penayangan video pencanangan Sensus Penduduk Online dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan penayangan video dukungan oleh Bupati Batola Hj Noormiliyani AS.

Dalam sambutannya, Bupati Hj Noormiliyani, sangat mendukung SP2020 yang dilaksanakan BPS. Lebih-lebih pelaksanaannya melalui metode kombinasi menggunakan data dukcapil sebagai data dasar untuk menghasilkan satu data kependudukan.

Mantan Ketua DPRD Provinsi Kalsel itu menceritakan, ikhwal utama yang melatarbelakangi dukungannya terhadap sensus menghasilkan satu data. Menurutnya, ketika awal menjabat ia bersama Wabup Rahmadian Noor mencoba mengusulkan bantuan/tunjangan guru daerah terpencil/terluar seperti dari Kecamatan Kuripan, Tabunganen, dan lainnya. Namun oleh Kementerian Pendidikan (Kemendik) ditolak padahal saat bupati dijabat H Hasanuddin Murad, guru-guru di daerah itu mendapatkan bantuan.

Pihak Kemendik menolak dengan pertimbangan data yang diajukan tidak sesuai. Pihak Kemendik memberikan bantuan dengan pertimbangan daerah tertinggal yang datanya mengacu kepada Kementerian PDT. Sedangkan yang pihaknya usulkan dengan kategori daerah terpencil/terluar. “Padahal untuk kategori daerah tertinggal yang mendapatkan bantuan pada waktu itu Kecamatan Alalak justeru berada di daerah yang bisa diakses jalan darat dan dekat dengan ibukota kabupaten, provinsi, bahkan pusat,” papar Noormiliyani.

Tidak adanya satu data, tutur bupati perempuan pertama di Kalsel itu, berdampak pula terhadap permasalahan lainnya termasuk saat menentukan bantuan sosial. Padahal ia berkeinginan bansos tersebut dapat diberikan tepat sasaran.

Soal pentingnya data, isteri anggota DPRD Provinsi Kalsel H Hasanuddin Murad itu mengutarakan, dalam perencanaan pembangunan ke depan pihaknya bersama bappelitbang telah membuat blueprint (cetak biru). Dibuatnya perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJMP) hingga 25 tahun mendatang itu, terang dia, agar konsep pembangunan tidak mudah berubah-ubah.

Noormiliyani mengatakan, melaksanakan pembangunan dengan terencana hasilnya akan berbeda. Apalagi dengan satu data tentu akan semakin memudahkan arah yang akan dilaksanakan. “Kita tidak ingin seperti beberapa kabupaten/kota yang sangat sulit menentukan arah pembangunan lantaran tidak punya perencanaan dan data yang valid,” paparnya seraya menyatakan Batola masih bisa dilakukan pembenahan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan ke depan.

Sebelumnya, Kepala BPS Batola, Akhmad Rusihannoor mengatakan, SP2020 kali ini mengusung tema “Mencatat Indonesia Menuju Satu Data Kependudukan untuk Indonesia Maju.” SP2020 dilaksanakan, sebut dia, memperhatikan mobilitas penduduk yang tinggi, ketersediaan data registrasi dan kemajuan teknologi.

Sedangkan dalam pelaksanaan terdapat dua perubahan mendasar yakni dengan metode kombinasi menggunakan data dukcapil sebagai data dasar guna menghasilkan satu data kependudukan.

Selain itu, pengumpulan data dilakukan dengan dua moda dimana Sensus Penduduk Online dimulai 15 Februari – 31 Maret 2020 dengan cara mengakses web sensus.bps.go.id. Bagi masyarakat yang belum mengikuti SP Online akan didatangi petugas sensus untuk melakukan wawancara kuesioner pada bulan Juli 2020.

“Semangat perubahan ini dilakukan berdasarkan arahan bapak Presiden bahwa kita semua harus berkolaborasi, meninggalkan ego sektoral, dan terus menerus menerapkan inovasi,” katanya.

Rusihannoor menambahkan, keberhasilan SP2020 sangat ditentukan faktor kunci yaitu partisipasi masyarakat untuk ikut serta memberikan jawaban jujur dan benar. “Kami memerlukan dukungan dari semua pihak. Karenanya kami akan melaksanakan rakor kecamatan pada 18 – 27 Februari 2020, pendampingan dinas dan instansi, serta sosialisasi sekolah-sekolah,” paparnya.