* Noormiliyani Kembali Ikuti Vidcon Bersama Mendagri

Bupati Barito Kuala (Batola) Hj Noormiliyani AS, Jumat (17/04/2020) siang, kembali mengikuti Video Conference (Vidcon) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

Noormiliyani mengikuti Vidcon di Dinas Komunikasi Informatika (Diskominfo) Batola bersama Ketua DPRD Saleh, Pj Sekda H Abdul Manaf, Kepala Bappelitbang H Zulkifli Yadi Noor, Kadis PMD Dahlan, Kadis Kesehatan Hj Azizah Sri Widari, dan Kepala BPKAD Samson.

Vidcon yang digelar bersama para gubernur, bupati dan walikota se-Indonesia kali ini menindaklanjuti SKB Mendagri dan Menkeu Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tanggal 9 April 2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional.

Vidcon yang disertai Sekjen, Irjen, dan Dirjen Keuda Kemenkeu serta Dirjen Bina Adwil Kemendagri juga membahas tata cara refocusing dan realokasi pada APBD Tahun Anggaran (TA) 2020.

Dalam Vidcon Mendagri Tito Karnavian memaparkan tentang alokasi anggaran baik dari penanganan kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial hingga penanganan dampak ekonomi.

Ia mengajak seluruh pimpinan daerah untuk lebih serius dalam realokasi dan refocusing di tengah pandemi Covid-19 sekarang.

Tito menuturkan, refocusing dan belanja bantuan sosial (bansos) semula dari Rp12,6 triliun meningkat sebesar Rp 25,3 triliun menjadi Rp 38 triliun.

“Yang Rp12,6 triliun itu awalnya Bansos APBD Induk 2020 dan naik menjadi Rp38 triliun itu bansos setelah refocusing yang termasuk JPS,” katanya.

Sedangkan refocusing belanja tidak terduga (BTT) yang semula dari Rp29,4 T (BTT APBD Induk 2020) meningkat sebesar Rp21,81 triliun atau 842,93 persen menjadi Rp24,74 triliun (BTT setelah refocusing).

Lebih serius lagi realokasi APBD karena penularan Covid-19 sangat cepat dan tinggi yang mewabahi di hampir 34 provinsi di Indonesia.

Belanja harus memprioritaskan penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi serta jaring pengaman sosial (sosial safety net)

Menkeu Sri Mulyani mengatakan, sesuai arahan presiden belanja harus memprioritaskan penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi serta jaring pengaman sosial (sosial safety net).

Terkait refocusing dan realokasi anggaran terdapat beberapa yang dapat lakukan di antaranya kegiatan yang secara umum kurang prioritas, dana yang masih diblokir, yang belum ditenderkan, kegiatan yang dibatalkan karena situasi berubah seperti wabah Covid-19.

Selanjutnya, belanja barang atau belanja tidak mendesak maupun kegiatannya direkomendasikan untuk dikurangi seperti perjalanan dinas, pertemuan, rapat, seminar, workshop dan sebagainya dengan peserta dalam jumlah banyak, serta penyelenggaraan even atau kegiatan yang menghadirkan banyak peserta dan even promosi.

Selain itu, belanja modal yang bukan prioritas dan belum ada perikatan seperti masih diblokir, masih dalam proses tender dan sisa lelang. Humpro Batola