* TAPD Ikuti Workshop Peningkatan Kapasitas

Memasuki awal tahun anggaran 2020 Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Barito Kuala (Batola) kembali mengikuti Workshop Peningkatan Kapasitas. Kegiatan yang digelar di Marc Hotel Passer Baroe Jakarta, Kamis (23/01/2020), ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Keuangan yakni Shalia A Joya (Kasi Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah IV B) dan Yanuar Andriaya Putra (Kasi Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah III B).

Para peserta mendapatkan pembekalan tugas dan fungsi TAPD serta mandatory spanding, kebijakan perencanaan pembangunan nasional, tata cara penyusunan perencanaan dan anggaran, analisis standar belanja (ASB), standar satuan harga (SSH), serta hibah bantuan sosial.

Kegiatan yang diprakarsai BPKAD Batola ini diselenggarakan selain untuk meningkatkan pemahaman dalam perencanaan penyusunan APBD juga untuk meningkatan kapasitas dan tugas-tugas TAPD.

Bupati Batola Hj Noormiliyani AS saat membuka kegiatan mengingatkan strategi pengawalan, implementasi, dan pelaksanaan dalam upaya mewujudkan Misi Batola Setara. Ia mengatakan tema, fokus, dan program prioritas memasuki tahun ke tiga periodesasinya bersama Wabup H Rahmadian Noor.

Menurutnya, tema pembangunan di tahun 2021 “Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Menuju Kesetaraan”. Sedangkan program prioritas ada empat yaitu mengembangkan konektivitas dan infrastruktur wilayah untuk mengurangi kesenjangan, meningkatkan kualitas SDM dan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi, serta memantapkan reformasi birokrasi.

Terhadap program prioritas pengembangan konektivitas dan infrastruktur wilayah, kegiatan yang dilaksanakan, rinci Noormiliyani, di antaranya peningkatan kualitas jalan antar kecamatan terutama yang menghubungkan pusat-pusat produksi unggulan daerah dan kawasan strategis lainnya melalui program rehabilitasi atau pemeliharaan jalan dan jembatan serta program pembangunan infrastruktur perdesaan.

Selain itu, peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana sanitasi dan air bersih melalui program pengembangan pengelolaan air minum dan air limbah, peningkatan kualitas kawasan permukiman dan perumahan melalui program pengembangan sarana prasarana fasilitas umum, program lingkungan sehat perumahan, program pembangunan dan penyediaan prasarana sarana, utilitas umum perumahan dan permukiman, di samping peningkatan kualitas sarana prasarana pengelolaan lingkungan melalui program peningkatan pengendalian polusi dan program peningkatan kinerja pengelolaan persampahan.

Untuk program prioritas peningkatan kualitas SDM dan kualitas hidup masyarakat, dengan fokus kegiatan berupa perencanaan penganggaran yang resposif gender melalui program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, peningkatan keterampilan tenaga kerja, peningkatan penanganan pra dan pasca bencana melalui program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam.

Selanjutnya, peningkatan angka rata-rata lama sekolah melalui program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, pemenuhan hak warga miskin dan penyandang disabilitas melalui program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, peningkatan ketahanan budaya dan kualitas seni masyarakat melalui program pengelolaan kekayaan budaya, pemantapan kabupaten layak anak melalui program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, konvergensi pencegahan dan penurunan stunting melalui program upaya kesehatan masyarakat, serta peningkatan indeks pembangunan budaya melalui program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda.

Sementara terhadap program peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi, rinci mantan Ketua DPRD Provinsi Kalsel itu, dengan fokus prioritas hilirisasi produk pertanian dalam arti luas melalui program peningkatan penerapan teknologi pertanian dan perkebunan serta program peningkatan penerapan teknologi peternakan, peningkatan aktivitas ekonomi kreatif masyarakat melalui program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan, kompetitif usaha kecil dan menengah.

Selain itu dilakukan program pengembangan destinasi pariwisata dan program pengembangan pemasaran pariwisata, pengembangan pasar produk lokal unggulan daerah (PLUD) yang didukung dengan pemanfaatan e-commerce melalui program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah, serta peningkatan kapasitas usaha dan produksi masyarakat melalui program pengembangan sentra-sentra produksi masayarakat, dan program pengembangan industri.

Terkait program memantapkan reformasi birokrasi dengan fokus prioritas penguatan SAKIP melalui program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan, peningkatan kualitas pelayanan publik melalui program penataan administrasi kependudukan, program sistem pelayanan dan rujukan terpadu, program peningkatan pelayanan perizinan, program peningkatan mutu pelayanan kesehatan, dan program peningkatan pelayanan publik (paten).

“Selain merealisasikan dan mengimplementasikan keempat prioritas ini dalam program dan kegiatan yang dituangkan ke dalam APBD setiap tahunnya, TPAD juga wajib menyesuaikan dengan kebijakan baru pemerintah yaitu seiring diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang telah dicabut pemberlakuannya, serta mendukung program kerja Pemerintah Nasional yang baru (periode 2019-2024) maupun program kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Kalsel Mapan,” ucapnya.

Workshop Peningkatan Kapasitas TAPD ini juga diikuti Wakil Bupati H Rahmadian Noor dan Pj Sekda H Abdul Manaf.