Bupati Barito Kuala (Batola) Hj Noormiliyani AS mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020 secara virtual yang diselenggarakan Kementerian Keuangan RI, Selasa (22/09/2020). Noormiliyani mengikuti Rakornas di Ruang Monitoring Center Setara Network Diskominfo bersama Sekda H Abdul Manaf, Kepala Bappelitbang Zulkifli Yadi Noor, Kepala BPKAD Samson, dan Inspektur Kabupaten Batola H Ismet Zulfikar.

Rakernas yang diikuti seluruh provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia ini juga dirangkai penyerahan penghargaan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) 10 kali berturut-turut, 5 kali berturut-turut, dan penghargaan WTP 2019. Acara juga dirangkai penyerahan BMN Award.

Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) termasuk salah satu provinsi yang mendapatkan opini WTP 5 kali berturut-turut untuk laporan keuangan tahun 2010-2019. Sedangkan Kabupaten Barito Kuala menjadi salah satu kabupaten yang mendapatkan penghargaan opini WTP 5 kali berturut-turut sejak tahun 2015 – 2019. Sementara untuk penghargaan WTP 2019, Provinsi Kalsel yang terdapat 14 entitas yakni 1 provinsi dan 13 kabupaten/kota mendapatkan 13 penghargaan termasuk di antaranya Kabupaten Barito Kuala.

Rakernas digelar Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI dengan tema “Tantangan Akuntabilitas Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional” memiliki tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi serta mendorong optimalisasi penggunaan teknologi informasi di era adaptasi kebiasaan baru.Rakernas yang dilaksanakan sejak 22 – 24 ini dirangkai beberapa kegiatan di antaranya melaksanakan talkshow, webiner, coaching clinic, dan pemberian penghargaan.

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati dalam keynote speech-nya saat membuka kegiatan menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah bersinergi kuat mewujudkan pertanggungjawaban keuangan negara secara akuntabel dan transparan yang salama ini terbangun dengan pemangku kepentingan, mulai dari seluruh kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah untuk terus ditingkatkan.Ia juga menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai eksternal auditor yang telah melakukan pemeriksaan seluruh laporan keuangan kementrian negara dan lembaga, serta laporan keuangan bendahara umum negara, laporan keuangan pemerintah pusat dalam APB, dan laporan pemerintah daerah.

Tahun ini pemerintah pusat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pencapaian ini didukung semakin meningkatnya kualitas laporan keuangan kementerian dan lembaga tahun 2019.Sri Mulyani berharap, dalam laporan keuangan APBN dan APBD tahun 2020 tetap bisa terjaga kualitasnya. Dalam hal ini dari Kementerian Keuangan akan melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan pertanggungjawaban APBN dan APBD tahun 2020 secara akuntabel dan transparan.

Usai pembukaan dan penyerahan penghargaan WTP dan BMN Award acara dilanjutkan dengan talkshow dengan menghadirkan narasumber Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, Andin Hadiyanto, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, BPKP, Salamat Simanullang, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI, Feri Wibisono, dan Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno.