Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mengupayakan pengembangan layanan transportasi umum massal melalui skema Buy The Service (BTS) guna mendukung pemerataan akses transportasi di berbagai wilayah.
Pembahasan tersebut dilakukan dalam Focus Group Discussion (FGD) yang dipimpin Tenaga Ahli Gubernur Kalimantan Selatan, Tasyriq Usman, di Ruang Rapat PM Noor Lantai 4 Kantor Gubernur Kalsel, Senin (25/5/2026).
FGD digelar sebagai bagian dari dukungan terhadap Program Strategis Nasional (ProSN) dan program prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang tercantum dalam RPJMD 2026–2027.
Mewakili Gubernur Kalsel H. Muhidin, Tasyriq Usman menegaskan bahwa pengembangan transportasi publik tidak hanya difokuskan pada kawasan perkotaan, tetapi juga harus mampu menjangkau daerah lain di Kalimantan Selatan.
“Transportasi publik diharapkan dapat melayani masyarakat hingga wilayah Banua Anam maupun kawasan pesisir,” ujarnya.
Menurutnya, pemerataan layanan transportasi menjadi salah satu langkah penting dalam mendukung mobilitas masyarakat sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.
Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran Tenaga Ahli Gubernur, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Bappeda Kalsel, BPKAD Kalsel, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Biro Hukum serta Biro Administrasi Pembangunan.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, M. Fitri Hernadi mengatakan sebanyak 75 unit bus milik Pemprov Kalsel telah disiapkan untuk mendukung layanan transportasi masyarakat.
Ia menjelaskan, saat ini pemerintah masih melakukan pembahasan dan kajian terkait pola operasional yang paling tepat diterapkan agar layanan transportasi dapat berjalan efektif.
“Kami masih memerlukan arahan lebih lanjut karena ada beberapa opsi yang sedang dikaji,” katanya.
Menurut Fitri Hernadi, salah satu fokus utama ialah memastikan sistem transportasi dapat berjalan merata dan berkelanjutan. Dishub Kalsel juga mempertimbangkan penerapan layanan transportasi gratis untuk mendorong masyarakat beralih menggunakan angkutan umum.
Selain itu, dibahas pula pentingnya konektivitas transportasi, termasuk pemanfaatan pengemudi pada sektor transportasi pendukung seperti konektor menuju layanan transportasi udara.
Dishub Kalsel juga membuka kemungkinan pengoperasian bus pemerintah hingga malam hari, mulai setelah maghrib sampai pukul 22.00 Wita, guna memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap sistem transportasi yang tengah dirancang dapat terus berjalan optimal dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat di seluruh wilayah Kalsel. MC Kalsel/Fuz
