Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya untuk terus mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat melalui penguatan kemitraan dengan BPJS Kesehatan dan seluruh pemangku kepentingan.
Komitmen tersebut disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kalsel, Galuh Tantri Narindra, saat membacakan sambutan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, M. Syarifuddin, pada kegiatan Forum Kemitraan Pengelolaan Kerjasama Fasilitas Kesehatan dengan Pemangku Kepentingan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026.
Tantri menyampaikan bahwa sektor kesehatan merupakan salah satu prioritas utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tertuang dalam visi dan misi pembangunan daerah. Meski saat ini kondisi APBD mengalami tekanan akibat penurunan pendapatan, pemerintah tetap berupaya memberikan layanan kesehatan terbaik bagi masyarakat melalui penyediaan sarana, prasarana, sistem, dan fasilitas kesehatan yang memadai.
“Masalah kesehatan, pendidikan, dan pembangunan sumber daya manusia merupakan prioritas utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Karena itu, meskipun kondisi fiskal daerah sedang menghadapi tantangan, kami akan tetap berupaya memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal dan berkelanjutan bagi masyarakat,” ujar Tantri membacakan sambutan Sekda Kalsel di Banjarbaru, Selasa (23/6/2026).
Ia juga mengungkapkan bahwa hingga 31 Mei 2026, cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kalimantan Selatan telah mencapai 4,32 juta jiwa atau 99,34 persen dari total penduduk, sebuah capaian yang menunjukkan kuatnya kolaborasi antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan perlindungan kesehatan yang merata.
Meski demikian, tingginya jumlah peserta JKN juga menghadirkan berbagai tantangan pelayanan yang harus terus dibenahi, mulai dari antrean pelayanan, ketersediaan obat, kesesuaian jadwal praktik dokter, hingga kualitas pelayanan yang ramah dan tidak diskriminatif.
“Kita harus memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang cepat, mudah, dan berkualitas. Oleh karena itu diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan komitmen fasilitas kesehatan, serta tindak lanjut yang cepat terhadap setiap pengaduan masyarakat,” katanya.
Untuk mendukung peningkatan mutu layanan kesehatan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan terus mendorong penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan JKN, pemenuhan tenaga kesehatan khususnya dokter umum dan dokter gigi, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan termasuk layanan kefarmasian, penguatan kendali mutu dan kendali biaya, serta pencegahan dan penanganan kecurangan (fraud) melalui sinergi seluruh pihak.
Terkait peluang pemanfaatan sumber pendanaan tertentu untuk mendukung program kesehatan, Galuh menegaskan bahwa pemerintah daerah akan melakukan kajian dan perhitungan secara matang agar setiap kebijakan yang diambil tetap memperhatikan keberlanjutan fiskal daerah dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Melalui forum kemitraan ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap dapat menghasilkan berbagai rekomendasi strategis yang mampu memperkuat kualitas pelayanan kesehatan, meningkatkan kepuasan peserta JKN, serta mendukung terwujudnya sistem kesehatan yang semakin berkualitas, merata, dan berkelanjutan di Banua. MC Kalsel/scw
