Pemerintah pusat mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan melalui pengerahan alat dan tenaga untuk menekan penyebaran api, sekaligus mengurangi dampak kabut asap yang kian mengganggu aktivitas masyarakat, khususnya di Banjarmasin.
Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan Republik Indonesia, Hanif Faisol Nurofiq, mengatakan, penanganan dilakukan melalui dua strategi yang dilaksanakan secara serentak. Salah satunya dengan mengerahkan alat dan tenaga untuk menangani areal terdampak, serta mengolah sekitar 8.500 hektare lahan persawahan melalui pembalikan tanah oleh jajaran Dinas Pertanian.
“Dua strategi ini akan kita lakukan serentak dengan memasifkan kegiatan. Dalam waktu seminggu, kita harapkan areal di situ sudah bisa mengurangi tekanan kepada penduduk Banjarmasin yang hari ini terdampak cukup serius,” ujar Hanif usai Acara Rakor Penanggulangan Karhutla pada KSPEAN Kalsel, Banjarbaru, Sabtu (10/10/2026).
Menurut Hanif, percepatan penanganan tersebut didukung berbagai pihak, mulai dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) tingkat pusat dan Kalimantan Selatan, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), hingga Forum KTT Tambang di Kalimantan Selatan.
Pemerintah juga menyiapkan langkah serupa untuk Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Ketiga provinsi tersebut menjadi perhatian pemerintah pusat dalam penanganan karhutla, sebagaimana mandat Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2026 tentang penanggulangan karhutla di kawasan swasembada pangan, energi, dan air.
Hanif menegaskan, pengalihan fokus penanganan ke wilayah yang berdampak langsung terhadap masyarakat bukan berarti mengabaikan titik kebakaran lainnya. Langkah tersebut dilakukan untuk menekan dampak asap yang saat ini dinilai sangat serius bagi kesehatan warga.
Ia mengungkapkan, pengukuran partikulat di Banjarmasin sempat mendekati angka 400, sedangkan di Kalimantan Tengah dilaporkan mencapai 1.800. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius sehingga upaya pemadaman dan pengendalian karhutla perlu segera diintensifkan.
Untuk memastikan kesiapan pelaksanaan, pemerintah akan melakukan pengecekan bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan dukungan GAPKI, APHI, dan Forum KTT Tambang. “Kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) bagi alat dan operasional penanganan juga akan disiapkan melalui dukungan jejaring perusahaan perkebunan dan pertambangan,” ungkapnya.
Selain pemadaman, pemerintah menyiapkan langkah jangka panjang untuk mencegah kebakaran berulang, terutama di kawasan gambut. Upaya tersebut meliputi pembangunan dan pembenahan kanal, pengaturan tinggi muka air gambut, pemberdayaan masyarakat peduli gambut dan masyarakat peduli api, serta revitalisasi kawasan gambut.
Hanif menyebutkan, pemerintah telah membangun kanal di sejumlah kawasan lindung, menyiapkan empat unit pompa, serta memperbaiki saluran air agar sistem tata air dapat berfungsi. Anggaran yang telah dilaksanakan untuk pengaturan air pada tahun ini disebut mendekati Rp10 miliar, dengan peningkatan program direncanakan berlanjut pada 2027.
Di sektor pertanian, pemerintah juga menyiapkan skenario penanganan lahan pasang surut bersama instansi terkait. Hanif mengaku telah berkoordinasi dengan Wali Kota Banjarmasin dan mengundang jajaran Balai Wilayah Sungai (BWS) untuk membahas langkah lanjutan, termasuk mendorong pembangunan infrastruktur yang berpotensi menjangkau hampir 10 ribu hektare lahan pasang surut.
“Langkah tersebut sekaligus diarahkan untuk mengantisipasi dampak karhutla terhadap produktivitas pertanian dan mencegah lahan yang gagal panen menjadi sumber bahan bakar tambahan bagi kebakaran,” tuturnya.
Terkait petani yang mengalami gagal panen, Hanif menjelaskan bahwa skema asuransi pertanian berada pada pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah pusat akan melihat kebutuhan dukungan bagi petani yang belum terlindungi, termasuk kemungkinan bantuan melalui koordinasi dengan pihak terkait.
Ia juga meminta agar tanaman yang masih memungkinkan untuk dipanen segera dipanen guna mengurangi potensi penumpukan material kering yang dapat memicu kebakaran.
“Melalui langkah terpadu tersebut, pemerintah menargetkan penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga menekan dampak asap terhadap masyarakat, menjaga keberlangsungan produksi pangan, serta memperkuat pengelolaan tata air dan lahan untuk mencegah kebakaran berulan,” pungkasnya. MC Kalsel/tgh
