* Pantau Covid-19, Komisi I dan IV ke Batola

Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Hj Mariana menilai, sebagai daerah yang keberadaannya berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Kabupaten Barito Kuala (Batola) layak mendapat prioritas bantuan dari Provinsi Kalsel.

Penilaian Mariana terlontar setelah melakukan peninjauan di Posko Gugus Tugas Perbatasan Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Batola (Kalsel) dengan Kabupaten Kapuas (Kalteng), Kamis (16/04/2020) pagi.

“Batola ini memang pintu gerbang Kalsel. Sebagai daerah perbatasan saran saya bantuan harusnya diprioritaskan,” ucapnya.

Dari hasil pemantauan di lokasi posko perbatasan Anjir Pasar – Kapuas, Mariana menilai, masih banyak sarana dan fasilitas kebutuhan dasar yang kurang. Termasuk belum adanya bantuan dari provinsi.

“Kalau kami menyaksikan di posko banyak sekali kekurangan dalam menunjang kegiatan petugas seperti scanner, APD, tenaganya serta tenaga medisnya juga kurang. Kami berharap provinsi bisa secepatnya merealisasikan ini,” harap Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel dari Partai Gerindra itu.

Dalam rangka kegiatan monitoring Penanganan Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Komisi I dan IV DPRD Provinsi Kalsel melakukan kunjungan di Kabupaten Batola, Kamis (16/04/2020).

Sebelum bertemu dengan Bupati Batola Hj Noormiliyani AS dan jajaran, rombongan meninjau Posko Gugus Tugas Percepatan Pengendalian (Gustu PP) Covid-19 di perbatasan Anjir Pasar – Kapuas untuk melihat kesiapan dan kemungkinan permasalahan yang terjadi di lapangan.

Rombongan yang datang menggunakan mobil pribadi dan minibus milik DPRD Provinsi Kalsel sekitar pukul 09.00 Wita itu disambut Staf Ahli Bupati Batola Bidang Ekobang Rusmadi, Kepala BPBD Batola Sumarno, dan Camat Anjir Pasar M Husaini.

Dengan menggunakan masker serta menjaga jarak aman, para anggota DPRD Provinsi Kalsel yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Hj Mariana berbincang dengan para petugas kesehatan yang berjaga di perbatasan.

Dalam perbincangan dengan para anggota DPRD Provinsi Kalsel, petugas kesehatan yang berasal Puskesmas Anjir Pasar mengeluhkan kurangnya peralatan pemeriksaan seperti termometer infrared dan alat pelindungan diri (APD) yang memadai. Keluhan kekurangan berbagai perlatan dasar itu pun mendapat respon para anggota Komisi I dan IV DPRD Kalsel.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel Hj Mariana berjanji akan meneruskan permasalahan ini ke pihak Gugus Tugas Provinsi Kalsel Pemprov Kalsel untuk segera ditindaklanjuti.

Hal senada diutarakan Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel H Suripno Sumas. Anggota DPRD Kalsel dari PKB itu menyatakan akan menyampaikan permasalahan ini ke Pemerintah Provinsi Kalsel agar memberikan perhatian.

Di kesempatan pertemuan tersebut, Suripno juga membeberkan tentang bantuan dana operasional untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp250 juta bagi masing-masing kabupaten. Ia berharap dana tersebut bisa segeranya tersalurkan.

Berdasarkan pemantauan di lapangan, peralatan yang terdapat Posko perbatasan Kalsel – Kalteng boleh terbilang seadanya

Sebelum meninggalkan posko, para anggota Komisi I dan IV DPRD Kalsel ikut terlibat membantu petugas melakukan pemeriksaan. Mereka secara bergantian turut memeriksa suhu tubuh setiap pengendara dan penumpang yang melintas dengan menggunakan thermometer.

Berdasarkan pemantauan di lapangan, peralatan yang terdapat Posko perbatasan Kalsel – Kalteng boleh terbilang seadanya. Hanya dengan mengandalkan 4 thermometer laser petugas cukup kewalahan memeriksa pengendara. Tak ayal hal itu menyebabkan panjangnya antrean.

Kondisi itu diperparah lagi dengan keterbatasan petugas. Mengingat yang selama ini melakukan penjagaan hanya berasal dari kabupaten dan kecamatan. Sementara dari provinsi tidak ada. byd/humpro