Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Imam Suprastowo mengatakan, daerah perbatasan dengan provinsi lain dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) merupakan tanggung jawab provinsi.

Pernyataan Imam ini terlontar usai mengunjungi Kantor BPBD Batola yang terletak di Jalan Pahlawan Marabahan, Rabu (15/04/2020). Imam berkunjung ke BPBD Batola serta melakukan pertemuan dengan Bupati Hj Noormiliyani AS dalam rangka kegiatan monitoring terhadap Pencegahan, Pengendalian dan Penanganan Covid-19.

Imam melakukan kunjungan bersama 5 anggota Komisi II lainnya yakni Aris Gunawan, H Haryanto, Habib Musa Assegaf, H Akhmad Rozanie Himawan Nugraha, dan Habib Ahmad Bahasyim.

“Kenapa kami menjadikan Batola sebagai tujuan utama, karena kita tidak bisa menafikan kalau Batola itu letaknya berbatasan dengan Kalteng. Setiap daerah yang berbatasan dengan provinsi lain merupakan tanggung jawab dari provinsi,” ucap Ketua Komisi II dari Partai PDIP itu.

Menyinggung tugas Komisi II dalam hal penanganan Covid-19, Imam menerangkan, dampak dari wabah Corona bukan hanya terkait kesehatan namun juga dari sisi ekonomi dan upaya recovery-nya. “Kita sudah berbicara dengan bupati tadi untuk ke depannya bagaimana,” paparnya.

Daerah perbatasan yang idealnya mendapatkan prioritas bantuan baik anggaran, tenaga, maupun peralatan.

Kesimpulannya, hasil kunjungan yang ia lakukan di Batola akan dibawa rapat pada hari Senin (20/04/2020) bersama pimpinan dewan, pimpinan komisi, dan pihak Gugus Tugas Provinsi Kalsel.

Untuk hasil kunjungan di Batola, Imam mengutarakan, permasalahan yang paling urgen ditemukan terkait sebagai daerah perbatasan yang idealnya mendapatkan prioritas bantuan baik anggaran, tenaga, maupun peralatan.

“Untuk itu kita besok (Senin, 20/04/2020) akan tandaskan dengan gugus tugas bahwa perbatasan adalah tanggung jawab dari provinsi, bukan tanggung jawab kabupaten,” tambahnya.

Imam tidak menampik, penanganan Covid-19 di kabupaten/kota dari Gugus Tugas Provinsi belum optimal. “Dulunya itu ketua gugus tugasnya sekda dan ketua hariannya Kepala BPBD. Sekarang sudah berubah, untuk provinsi ketuanya gubernur, di kabupaten/kota ketuanya bupati/walikota,” katanya.

Menyinggung tentang anggaran, Ketua Komisi II itu menyatakan untuk kabupaten/kota belum ada dari provinsi. Terhadap daerah-daerah perbatasan diharapkan diberikan alokasi anggaran yang cukup.

“Katanya provinsi akan memberikan bantuan kepada setiap kabupaten/kota Rp250 juta. Ya kalo untuk saya pribadi Rp250 juta itu cukup banyak, tapi kalau untuk urusan kenegaraan itu sangat kecil,” pungkasnya. bgs/humpro