DPRD dan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Batola) menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Platform Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran (TA) 2021 serta Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Platform Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD TA 2020, Selasa (11/08/2020).

Bentuk kesepakatan dengan ditandatanganinya nota kesepakatan antara Bupati Batola Hj Noormiliyani AS dan Ketua DPRD Saleh disaksikan Wakil Bupati H Rahmadian Noor, Wakil Ketua DPRD Agung Purnomo dan Hj Arfah di hadapan para anggota dewan, Pj Sekda H Abdul Manaf, unsur forkopimda, para pimpinan SKPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan undangan.“Dengan ditandanganinya nota kesepakatan rancangan KUA-PPAS APBD 2021 dan KUPA-PPAS APBD 2020 maka DPRD dan pemerintah daerah telah menjalankan tanggung jawab melalui kewenangan masing-masing sebagai kontribusi dalam membangun Barito Kuala,” ucap Bupati Batola Hj Noormiliyani.

Di samping itu, lanjutnya, dengan ditandatanganinya KUA PPAS APBD TA 2021 dan KUPA-PPAS APBD 2020 di samping merupakan konstitusional juga sebagai aktualisasi prinsip kemitraan antara Pemerintah Daerah dan DPRD.Mantan Ketua DPRD Provinsi Kalsel itu menerangkan, KUA-PPAS TA 2021 maupun APBD Perubahan TA 2020 telah dirumuskan sesuai program dan kegiatan prioritas serta tupoksi SKPD masing-masing. “Melalui penandatanganan nota kesepakatan berarti pemerintah dan DPRD Batola telah menyepakati alokasi Tahun Anggaran 2021 dan rancangan perubahan APBD tahun 2020,”.katanya.

Diakui Noormiliyani, pemanfaatan Silpa APBD TA 2019 memang belum optimal, namun telah banyak alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur serta urusan wajib terkait pelayanan dasar yang tetap mendapat perhatian. Ia juga mengutarakan, banyak anggaran belanja tak terduga yang cukup besar harus dialokasikan demi menjalankan kebijakan Pemerintah Pusat dalam mengendalikan pandemi Covid-19 di samping banyak perubahan asumsi-asumsi kebijakan umum tahun 2020 akibat terjadinya pandemi Covid-19 di daerah maupun nasional yang mempengaruhi proyeksi pendapatan daerah secara keseluruhan.

Untuk itu Noormiliyani berharap melalui komunikasi yang baik akan ada sinergitas yang menjadi modal dasar dalam merealisasikan tahapan proses penyusunan APBD berikutnya. Walau pun, lanjutnya, penggunaan anggaran yang dilakukan akan tetap dilaksanakan secara cermat dengan memegang asas total quality control berbasis kinerja yang menjamin anggaran tepat sasaran, tepat guna, berdaya guna dan berhasil guna dalam mewujudkan visi Batola Setara (Satu Kata Satu Rasa Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera).