Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus persiapan penilaian kepatuhan penerapan standar pelayanan oleh Ombudsman, Satuan Tugas (Satgas) Pelayanan Publik menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama SKPD pelayanan, Senin (12/04/2021).

Rakor yang berlangsung di Aula Selidah Kantor Bupati Batola ini dipimpin langsung Wakil Bupati Barito Kuala (Batola) H Rahmadian Noor selaku Ketua Satgas Pelayanan Publik.

Rakor bersama Tim Satgas Pelayanan Publik dan 18 SKPD pelayanan di Batola ini di antaranya berisi arahan dari Ketua Satgas, penjelasan kegiatan penilaian dari Ombudsman atas kepatuhan terhadap pelayanan publik, serta pembahasan percepatan pengembangan RSUD Setara dan Mall Pelayanan Publik (MPP).

SKPD-SKPD pelayanan yang terlibat dalam rakor di antaranya Disdik, Dinkes, Disdukcapil, DPMPTSP, Distan TPH, Dishub, Dinsos, Diskoperindag, DPPKBP3A, DLH, DPUPR, DKPP, Disbunnak, Dispersip, BP2RD, BKPP, RSUD H Abdul Aziz, dan RSUD Setara.

Dari penilaian yang dilaksanakan satgas selama ini, terdapat beberapa permasalahan di antaranya masih terdapatnya SKPD pelayanan yang belum mamiliki standar pelayanan sesuai jumlah keseluruhan jenis pelayanan.

Selain itu masih terdapat SKPD yang dalam penyelenggaraan pelayanan belum sesuai dengan komponen penilaian, seperti belum ada front office dan petugas khusus pelayanan, belum ada publikasi standar dan maklumat pelayanan, belum ada sarpras berkebutuhan khusus, dan lainnya. Sementara terhadap puskesmas masih ada yang belum menyusun/menyampaikan hasil survei kepuasan masyarakat.

Ketua Satgas Pelayanan Publik Batola, Rahmadian Noor memberi arahan, agar semua SKPD pelayanan dan puskesmas yang akan dinilai Ombudsman agar memenuhi semua komponen penilaian supaya semua jenis layanan sudah berada di zona hijau. Sedangkan kepada Disdukcapil, DPMPTSP, RSUD H Abdul Aziz dan RSUD Setara yang mungkin akan dinilai Kemen-PAN RB diminta memenuhi semua komponen penilaian agar nilai yang didapatkan minimal B atau berkategori baik.

Rahmadi menyatakan, untuk mengetahui progres perbaikan, Satgas Pelayanan Publik akan melakukan monitoring dan evaluasi secara periodek setiap bulan di setiap SKPD pelayanan.

“Kami berharap perbaikan penyelenggaraan pelayanan tersebut tidak hanya dalam rangka untuk kepentingan kegiatan penilaian, namun yang lebih utama adalah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, mudah, cepat, dan murah,” pungkasnya.

Rakor ini juga membahas terhadap percepatan pengembangan RSUD Setara dan percepatan pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP).